Perda Trafficking Lindungi Kaum Perempuan Kota Medan

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Perda Trafficking Lindungi Kaum Perempuan Kota Medan

Rabu, 10 April 2019
Medan,-Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia dan gerbang internasional, kasus perdagangan orang sangat potensial terjadi di Kota Medan. Karenanya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang atau ‘Perda Trafficking’ merupakan senjata stregis untuk mencegah warga Medan jadi korban perdagangan orang.



Dengan demikian perda yang baru disahkan DPRD Medan ini perlu terus disosialisasikan agar warga Kota Medan faham dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayahnya.

“Sosialisasi seperti ini sangat positif khusunya bagi warga Kota Medan yang masih belum mengerti persoalan perdagangan orang. Perda ini sudah sangat mewakili warga karena Medan merupakan kota besar yang memungkinkan terjadinya kasus trafficking,” kata anggota DPRD Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), dalam acara sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017, jalan Perjuangan, Kecamatan Medan Perjuangan, Minggu (7/04/2019)

Dijelaskannya, Perda Nomor 3 Tahun 2017 merupakan payung hukum bagi Pemko Medan dalam melindungi warganya, khusunya anak-anak dan perempuan, dari praktik perdagangan orang. Selain itu, kondisi Kota Medan yang sangat potensial sebagai daerah transit dan tujuan perdagangan orang menjadikan kehadiran produk hukum ini sangat tepat.

Dikatakannya, Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan penanganan masalah perdagangan orang.

Perda yang terdiri dari 26 bab dan 22 pasal itu mengatur upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat, serta sanksi administratif hingga ketentuan pidana. Contoh, pasal 21 mengatur; Setiap orang dengan korporasi yang melakukan dan turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terhadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 207 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.