Kasus Walikota Tual Masuk Kejaksaan

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Kasus Walikota Tual Masuk Kejaksaan

Selasa, 09 April 2019
DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, telah mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan tindak pidana  penyalahgunaan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016-2017 ke Kejaksaan Tinggi Maluku.
Selain SPDP,  persoalan ini akan ditindaklanjuti dengan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kerugian negara.

“SPDP telah dikirim ke Kejati Maluku, sudah  95 orang  baik dari ASN Pemkot Tual, Aparat Desa dan masyarakat yang menerima CBP, diperiksa.  Barang Bukti juga telah  disita, pemeriksaan saksi ahlipun sudah dilakukan,”  jelas Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat kepada wartawan, Senin, 8 April 2019.
Sebelum ditangani oleh Krimsus Polda Maluku, persoalan ini, awalnya diselidiki Badan  Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Bareskrim, lanjut pria asal Maluku Tenggara ini, pada Bulan Maret 2019,  melimpahkan ke Polda Maluku untuk penanganan selanjutnya. 
“Bareskrim telah memeriksa dan mengambil keterangan kurang lebih 35 saksi baik dari ASN Pemkot Tual, pihak Bulog, BMKG Ambon, Aparat Desa, RT, berjumlah kepala kecamatan  dan  masyarakat penerima bantuan beras, mengumpulkan BB dokumen. Selesai dilaksanakan penyelidikannya,  bulan Maret 2019 kasus tersebut di limpahkan ke Dit Reskrimsus Polda Maluku untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut,” kata Ohoirat.
Mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku ini menegaskan, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi penyalagunaan kewenangan terkait dengan permintaan dan pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual tahun 2016 dan 2017.
Hal ini, tambah Ohoirat,  tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 dan 56 KUHP.
“Dalam penyidikan kasus ini,  Ditreskrimsus Polda Maluku akan memproses semua pihak yang terkait dan terlibat baik yang merencanakan, menyuruh melakukan maupun yang menerima bahkan yang turut menikmati,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui dugaan korupsi penyaluran CBP Kota Tual dilaporkan ke Polda Maluku oleh Hamid Rahayaan selaku Plt Walikota Tual saat itu, dan warga  Tual Dedy Lesmana pada Selasa, 19 Juni 2018 lalu, dengan terlapor Walikota Tual, Adam Rahayaan.
Dalam laporannya, Adam Rahayaan sebagai walikota diduga telah melaku­kan penipuan dan pembohongan atas CBP di Kota Tual.
Ia menyalahgunakan kewenangannya selaku Walikota Tual, yang dengan sengaja membuat berita palsu guna mendapatkan CBP. Adam membuat surat perintah tugas  Nomor 841.5/612 guna melakukan koordinasi dengan Bulog Divre Wilayah II Tual dan Provinsi Maluku, dimana surat tugas tersebut bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial.
Selain itu pula, beras yang telah didistribusikan sebanyak 199.920 kg, sepanjang tahun 2016-2017 tidak pernah sampai kepada warga yang membutuhkan.
“Secara nyata dan jelas perbuatan tersebut telah memenuhi unsur pada pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Hamid Rahayaan.
Sementara Walikota Tual, Adam Rahayaan yang dikonfirmasi dan dilansir salah satu media lokal belum lama ini, membenarkan kebijakannya mengeluarkan CBP, karena kebutuhan masyarakat. 
“Iya itu 2016, dan 2017. Dan ini sudah normal, dan ini tiap tahun seluruh kabupaten/kota di Maluku terjadi, bukan Tual saja,” katanya.
Rahayaan menolak berkomentar lebih jauh soal CBP yang diduga bermasalah itu. Ia hanya membenarkan kebijakannya penyaluran CBP, karena kondisi darurat tersebut.
Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual Rahman Saleh yang dilansir salah satu media massa lokal di daerah ini juga membenarkan, pihaknya menyalurkan CBP berdasarkan surat permintaan CBP dari Pemkot Kota Tual.
“Untuk CBP itu untuk kabupaten tingkat II tersedia 100 ton, sedangkan untuk provinsi 200 ton. Untuk Kota Tual itu penyaluran 2016 dan 2017 secara administrasi memenuhi persyaratan yakni, surat permintaan CBP dari walikota, surat penetapan tanggap darurat, surat penugasan petugas sesuai SK walikota, data korban dari instansi sosial. Semua ini sudah ada, sehingga kita salurkan,” jelas Rahman.
Menurutnya, pada tahun 2016 Bulog Divre II Wilayah Kota Tual mengeluarkan beras sebanyak 99,690 kg atau 99 ton. Dan tahun 2017 sebanyak 99.876 kg atau 99 ton.
“Jadi anggarannya saya tidak tahu, kita hanya salurkan, dan secara administrasinya untuk tahun 2016 dan 2017 memenuhi persyaratan. Kita mengeluarkan itu berdasarkan surat permintaan dari yang memiliki kuasa, dalam hal ini Walikota Tual,” jelasnya lagi.  (AAN)